Organisasi internasional tersebut mengkritik Telegram, yang dipimpin oleh Pavel Durov, karena membiarkan entitas tidak teregulasi tumbuh subur di platformnya. Hal ini dianggap berpotensi memfasilitasi kegiatan ilegal, terutama di Asia Tenggara, dengan sedikit pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas pengguna. Platform pesan terenkripsi Telegram telah mengubah cara organisasi kriminal beroperasi di Asia Tenggara di tengah masalah hukum pendirinya, Pavel Durov, menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PBB: Telegram Punya Masalah Kejahatan Terorganisasi
Dalam laporan tanggal 7 Oktober , PBB mencatat bahwa platform yang kurang diatur seperti
penyedia layanan aset virtual (VASP) “digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi besar untuk memindahkan, mencuci, dan mengintegrasikan miliaran hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan tanpa akuntabilitas.”
Sumber: united natios
Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), para bos keuangan meraup antara $18 miliar hingga $37 miliar dari penipuan yang menargetkan korban di Asia Timur dan Tenggara pada tahun 2023 saja.
Sementara itu, Indeks Adopsi Kripto Global 2024 dari Chainalysis menunjukkan bahwa Asia Tengah dan Selatan serta Oseania menduduki peringkat 7 dari 20 negara teratas yang mendorong adopsi kripto di seluruh dunia.
Sumber: Chainalysis Baca juga: Meme Coin Ini Naik 227% Setelah Elon Musk Bicara di Acara Trump
Kelompok kejahatan terorganisasi berkumpul dan mengeksploitasi kerentanan, dan situasi yang berkembang pesat ini dengan cepat melampaui kapasitas pemerintah untuk mengatasinya,” kata Masood Karimipour, Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik. “…Sangat penting bagi pemerintah untuk menyadari tingkat keparahan, skala, dan jangkauan ancaman global yang sesungguhnya ini, dan memprioritaskan solusi yang mengatasi ekosistem kriminal yang berkembang pesat di kawasan ini.
Pavel Durov Di Balik Jeruji Besi?
Laporan tersebut menandai penolakan terbaru yang dialami Durov sejak ia ditangkap di luar Paris pada tanggal 24 Agustus karena dilaporkan gagal mengendalikan konten ilegal di Telegram.
Meskipun Durov telah membantah klaim bahwa aplikasi pengiriman pesan tersebut adalah surga anarkis, ia mengakui dalam pernyataan pada tanggal 5 September bahwa perusahaan tersebut masih memiliki ruang untuk berkembang.
Peningkatan jumlah pengguna Telegram hingga 950 juta menciptakan tantangan baru yang memudahkan penyalahgunaan platform oleh penjahat. Pavel Durov menyatakan komitmennya untuk memperbaiki situasi ini dan telah memulai langkah-langkah internal untuk mengatasi masalah tersebut, dengan janji akan membagikan perkembangan lebih lanjut.
Penangkapan Durov memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara dan regulasi yang adil, dengan Elon Musk mendukung pembebasannya. Saat ini, Durov bebas dengan jaminan, tetapi menghadapi hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda 500.000 euro ($548.000).
Kesimpulan Cryptoiz
Laporan PBB menyoroti bahwa Telegram, yang dipimpin oleh Pavel Durov, digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi untuk melakukan aktivitas ilegal, terutama di Asia Tenggara. Dengan platform yang kurang diatur seperti penyedia layanan aset virtual (VASP), miliaran hasil kejahatan berhasil dicuci tanpa akuntabilitas. Peningkatan pengguna Telegram hingga 950 juta turut memperburuk situasi ini. Durov, yang saat ini menghadapi masalah hukum dan ancaman penjara hingga 10 tahun, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kontrol di platform tersebut. Penangkapannya juga memicu debat tentang kebebasan berbicara dan regulasi.
