Pengamanan anti-money laundering Korea Selatan untuk bisnis cryptocurrency akan mulai berlaku hari Kamis setelah pejabat kabinet menyetujui serangkaian amandemen minggu lalu, menurut Financial Services Commission (FSC).

Penyedia Layanan Aset Virtual Terdaftar (VASP-Registered Virtual Asset Service Providers) harus mengajukan laporan transaksi mencurigakan ke FSC, tunduk pada inspeksi kepatuhan dan memverifikasi identitas pelanggan mereka mulai 25 Maret.

Perusahaan kripto yang terlibat dalam layanan custody, trading, sales, exchange and digital wallet servicesl memiliki masa tenggang enam bulan untuk mendaftar dengan FSC sebelum menghadapi potensi sanksi untuk ketidakpatuhan mulai akhir September, kata FSC.

FSC pertama kali menyerukan pembaruan yang berfokus pada kripto untuk kerangka kerja AML negara itu pada November 2020 dalam upaya untuk mengikuti rezim pengawasan kripto Financial Action Task Force .

Majelis Nasional Korea menyetujui pembaruan pada 5 Maret. Pejabat kabinet memberi lampu hijau pada undang-undang tersebut pada 17 Maret .