Pada bulan Mei 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) memperkenalkan kerangka peraturan baru untuk penyedia layanan aset virtual, termasuk bursa aset digital. Kerangka ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar, melindungi investor, dan mencegah kejahatan keuangan dengan menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh bursa aset digital. Beberapa aturan ini termasuk kewajiban mendaftar, menerapkan praktik anti pencucian uang (AML), melaporkan keuangan mereka, dan memenuhi persyaratan peraturan lainnya. Dokumen sepanjang 54 halaman diterbitkan untuk mengatur hal ini. Meskipun tantangan cukup besar, regulasi ini membuka peluang bagi pasar mata uang kripto Nigeria untuk tumbuh dan berkembang.
Pada bulan Maret 2024, ada usulan amandemen besar terhadap peraturan ini. Amandemen tersebut mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk meningkatkan dua kali lipat modal disetor minimum yang disyaratkan sebelumnya. Modal ini bisa berupa dana di bank, aset tetap, atau investasi dalam surat berharga yang terdaftar. Selain itu, biaya pengarsipan, pemrosesan, pendaftaran, dan sponsor individu akan naik signifikan, yaitu sebesar 300% untuk biaya pengarsipan, pemrosesan, dan sponsor individu, serta 500% untuk biaya pendaftaran. VASP juga harus menyerahkan lebih banyak dokumen untuk mendapatkan lisensi kripto.
Namun, amandemen ini mendapat tentangan dari komunitas kripto Nigeria. Banyak yang berpendapat bahwa persyaratan ini mudah dipenuhi oleh pemain asing yang memiliki modal besar, tetapi akan menyulitkan pemain lokal yang sedang berkembang. Amandemen ini bisa dianggap sebagai penghalang bagi bursa kripto di Nigeria, dan penting untuk memahami kesulitan yang dihadapi.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi, SEC bisa lebih efektif jika menggunakan pendekatan dialog. Banyak yang kehilangan kepercayaan terhadap industri kripto karena biaya yang tinggi dan peraturan yang ketat. Meskipun biaya lisensi tinggi bukan hambatan yang tidak bisa diatasi, kurangnya kepercayaan antara pemerintah Nigeria dan komunitas kripto tetap menjadi masalah. Beberapa pemangku kepentingan menunda investasi karena ketidakpastian sikap pemerintah terhadap inovasi. Pendekatan kolaboratif dapat membantu memulihkan kepercayaan ini dan mendorong kepatuhan.
Sampai sejarah ketidakpercayaan ini diatasi, membangun kepercayaan terhadap SEC dan membayar biaya lisensi mungkin menjadi tantangan. Namun, setelah biaya ini dibayarkan, tidak ada jaminan tidak akan ada masalah lebih lanjut, meskipun semua persyaratan dipenuhi.
Meskipun demikian, memiliki peraturan adalah hal yang baik dan bursa harus berusaha untuk mematuhinya. Banyak investor merasa bahwa peraturan ini menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi investasi kripto, tetapi sebenarnya tidak demikian. Cryptocurrency belum dilarang di Nigeria, dan orang-orang dapat terus berinvestasi jika mereka mendapatkan lisensi yang diperlukan. Meski banyak permasalahan yang membuat pemangku kepentingan tidak puas, dialog yang tepat dengan pemerintah mungkin tidak bisa dilakukan jika kita tidak memenuhi persyaratan.
Lalu, apa langkah ke depan? Ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah Nigeria, SEC, pemangku kepentingan utama di pasar kripto, dan pihak-pihak lain yang terdampak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan. Diharapkan, melalui dialog dan kesepakatan, kepercayaan terhadap pemerintah Nigeria dapat pulih. Setelah kepercayaan pulih, lebih banyak orang akan mendapatkan lisensi mereka, dan operasi kripto di Nigeria akan berjalan lancar. Sementara itu, bursa yang mampu mendapatkan lisensi harus melakukannya sesuai dengan tuntutan peraturan. Semakin banyak bursa lokal yang mematuhi dan mendapatkan izin, semakin besar peluang pemerintah untuk mendengarkan. Dialog akan lebih mudah ketika lebih banyak bursa memiliki lisensi, menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif ini.
