Pertanyaan ini kerap muncul karena adanya kontroversi yang berkembang tentang
peranan yang dijalankan mata uang digital, terutama diantara kalangan
pengusaha dan para pendukung teknologi keuangan (fintech).

Mata uang yang digunakan saat ini adalah mata uang fiat (fiat money) yang
diterbitkan oleh pemerintah dan pasokannya dikelola oleh bank sentral. Mata
uang fiat memiliki nilai riil karena didukung oleh pemerintah sebagai alat
pembayaran yang sah (legal tender).

Secara spesifik, penolakan terhadap fungsi mata uang digital sebagai alat tukar
(medium of exchange) didasarkan pada beberapa argumentasi, antara lain :
Pertama, peran uang berbeda bagi setiap orang dan dari waktu ke waktu.
Hal ini terkait dengan sejauh mana jangkauan suatu aset (komoditas) berperan
sebagai uang.

Kedua, jumlah transaksi yang dilakukan oleh penggunanya selama jangka
waktu tertentu.

Ketiga, potensi mata uang digital disalahgunakan untuk mendukung
kegiatan-kegiatan kriminal, seperti untuk transaksi narkotika dan obat-obat
terlarang (narkoba), penghindaran pajak, pendanaan teroris, pencucian uang
(money laundering) atau penyelundupan barang-barang haram dan kriminal
lainnya.

Mata uang digital juga dipercaya bisa menjalankan fungsi uang
sebagai satuan hitung (unit of accounts).

Yang membedakan mata uang yang selama ini dipakai untuk bertransksi dengan mata uang digital ialah transaksi pembelian mata uang digital tidak
dapat dilakukan melalui media kartu kredit, tetapi harus melakukan transfer
melalui sebuah bank atau melalui sebuah link rekening bank yang ada ke
bursa.