Forum negara-negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. G20 menunda penerapan kebijakan pajak digital yang semula hendak dilakukan pada 2020 menjadi 2021. Alasannya, anggota G20 ingin menunggu hasil pemilihan umum di Amerika Serikat (AS) yang akan diadakan pada bulan depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penundaan ini khususnya untuk pembahasan dua pilar, yaitu mengenai pendekatan terpadu (unified approach) pajak digital dan terkait pengurangan pajak global (anti base erosion). Saat ini, belum ada keputusan konsensus untuk kedua pilar.

“Menteri Keuangan AS (Steven Mnuchin) menyampaikan pentingnya untuk capai konsensus. Jadi paling tidak, ada komitmen G20 yang merupakan negara terbesar terkait; kesepakatan dua pilar pajak digital agar diharapkan bisa tercapai di 2021,” ujar Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2020 secara virtual, Senin (19/10).

Indonesia sendiri masih terus mendukung rencana penerapan kebijakan pajak digital. Sebab, kesepakatan ini menjadi dasar bagi penarikan pajak dari perusahaan digital; yang selama ini bisa beroperasi lintas negara dengan keuntungan besar.

Selain mendukung tercapainya kesepakatan pajak digital di forum G20, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan Indonesia siap menjalankan kebijakan tersebut nantinya. Saat ini pun, Indonesia sudah mempersiapkan berbagai aturan terkait pajak digital.

Bahkan, sudah ada 36 perusahaan digital luar negeri yang ditetapkan menjadi pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan status itu, mereka bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke konsumen lalu membayarkannya ke negara.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan setidaknya hasil penetapan 36 perusahaan digital itu sudah menyumbang setoran senilai Rp97 miliar ke kantong negara sampai September 2020.