India mengambil pendekatan hati-hati terhadap regulasi cryptocurrency dan Web3, dengan Anggota Parlemen India, Jayant Sinha, mengindikasikan bahwa negara tersebut tidak akan segera memperkenalkan undang-undang khusus untuk cryptocurrency atau Web3, mungkin baru pada pertengahan tahun 2025.

Pertama, Sinha mencatat bahwa kasus penggunaan untuk cryptocurrency dan aplikasi Web3 sedang berkembang secara lokal. Diperlukan waktu lebih lama untuk mengidentifikasi aplikasi paling berdampak bagi ekonomi dan sistem keuangan India.

“Pengatur dan pembuat kebijakan bertanggung jawab, tidak hanya di sisi inovasi, yang tentu saja ingin kita dorong, tetapi juga di sisi keamanan. Kita harus benar-benar menemukan keseimbangan itu, dan keseimbangan itu akan berkembang selama 12 hingga 18 bulan ke depan,” ungkap legislator India tersebut.

Sinha juga menunjukkan bahwa standar regulasi global seputar teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Dan dengan negara-negara kunci seperti AS dan Inggris mengadakan pemilihan pada tahun 2024, kejelasan tambahan tentang norma internasional setidaknya akan memakan waktu 18 bulan.

Daripada undang-undang, Sinha menyarankan bahwa India akan mengandalkan serangkaian keputusan kebijakan yang sempit sebagai kerangka regulasi de facto, yang sejalan dengan rekomendasi G20 yang akan datang. Aturan yang sudah berlaku menuntut bursa cryptocurrency menerapkan pemeriksaan anti pencucian uang dan memberlakukan pajak pada investasi. Untuk saat ini, langkah-langkah parsial ini mungkin sudah cukup.

Sinha menegaskan kekhawatiran bank sentral India mengenai cryptocurrency, terutama mengingat kontrol modal India dan sifat rupee yang tidak dapat diperdagangkan dengan bebas. Dia menekankan perlunya berhati-hati saat berurusan dengan cryptocurrency di India sambil mengakui potensi revolusioner dari teknologi yang mendasari Web3.