Wakil menteri keuangan Malaysia telah mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak akan mennganggap cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.

“Cryptocurrency seperti bitcoin tidak cocok digunakan sebagai alat pembayaran karena berbagai keterbatasan,” katanya.

Dia menyebut perubahan harga dan paparan ancaman dunia maya sebagai contoh keterbatasan cryptocurrency.
Pernyataan tersebut menggemakan pernyataan lain yang dia buat awal bulan ini tentang cryptocurrency.

“Aset digital, seperti bitcoin dan ethereum, tidak cocok untuk digunakan sebagai alat pembayaran,” tegas wakil menteri, seraya menambahkan bahwa “Secara umum, aset digital bukan penyimpan nilai dan alat tukar yang baik.”

Menyusul laporan bahwa seorang pejabat tinggi pemerintah telah mengusulkan untuk menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Malaysia, pemerintah mengklarifikasi di parlemen bahwa mereka tidak berniat untuk membuat cryptocurrency legal tender yang sah di negara tersebut.

Wakil menteri keuangan lebih lanjut mengatakan kepada parlemen, bahwa
“Teknologi dan payment landscape yang berkembang telah mendorong Bank Negara Malaysia untuk secara aktif menilai potensi … mata uang digital bank sentral.”

Awal pekan ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin dilaporkan mengusulkan untuk mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Malaysia.

Namun, ada laporan yang saling bertentangan tentang apa yang sebenarnya dia katakan. Menurut kantor berita nasional Malaysia Bernama, menteri hanya mengusulkan legalisasi token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) untuk meningkatkan partisipasi di sektor kripto.