Hmmmmm dari baca judulnya aja sudah kontroversial ya genks hueheeheheh.

Kabarnya nih aplikasi vaksin Peduli Lindungi bakal menambahkan fitur pembayaran digital 🙂 Hmmmm. Ngecek vaksin aja error mulu 🙁 *upsss

Ide soal PeduliLindungi ini tercetus karena mulai maraknya sistem pembayaran digital lewat teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dibuat Bank Indonesia.

Nah karena bentuknya aplikasi digital, dia menyebut bisa saja pembayaran digital berbasis QRIS diterapkan juga di aplikasi PeduliLindungi.

“KKI (Karya Kreatif Indonesia) terbukti mampu mendorong penciptaan produk premium disertai sistem pembayaran digital melalui QRIS. Jadi sekarang sudah melebar nanti mungkin kita coba masukkan ke digital app PeduliLindungi. Jadi platform berbagai macam saja bisa masuk,” tuturnya dalam Pembukaan Puncak Karya Kreatif Indonesia 2021 oleh Bank Indonesia secara virtual, Kamis (23/9/2021).k

Tapi wacana ini justru mendapatkan banyak kritik dan dinilai tidak tepat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ide ini cenderung tidak nyambung. Menurutnya, menjadikan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital terlalu dipaksakan dan malah tidak efektif.

“Jadi kurang nyambung ya karena tujuan awalnya kan untuk pendataan dan tracing COVID-19. Kalau dipaksakan untuk tujuan lain seperti pembayaran digital sebenarnya tidak efektif,” ungkap Bhima kepada detikcom, Minggu (26/9/2021).

Pemerintah sendiri sebelumnya sudah pernah mengembangkan LinkAja sebagai alat pembayaran digital lewat perusahaan BUMN.

Tapi pengembangannya dinilai masih kurang baik. Maka dari itu, menurut Bhima, daripada melakukan pengembangan alat pembayaran digital yang terkesan dipaksakan pada aplikasi PeduliLindungi, lebih baik perbaikan besar-besaran dilakukan pada layanan LinkAja.

Keamanan data pun jadi sorotan, menurut pengamat teknologi yang juga merupakan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyoroti masalah menyebarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo pada aplikasi PeduliLindungi.

Hal ini menegaskan bahwa sistem PeduliLindungi akan sangat rentan bila digunakan untuk alat pembayaran.

“Kasus menyebarnya sertifikat Presiden Joko Widodo jadi pembelajaran dan catatan bahwa sistem harus diperbaiki dan sangat rentan kalau dicampur dengan sistem pembayaran,”

Kenapa Peduli Lindungi gak sekalian jadi exchange crypto aja ? 🙂