Kementerian Tenaga Kerja Rusia telah memberi tahu pejabat pemerintah federal dan lokal bahwa mereka dilarang memiliki mata uang kripto dan harus membuangnya atas kepemilikan apa pun.
Sebuah dokumen yang diterbitkan di situs Kementerian dan bertanggal 16 Desember 2020 menunjukkan bahwa arahan tersebut ditujukan untuk mencegah korupsi. Berita itu pertama kali dilaporkan oleh outlet berita crypto Rusia, Forklog .
Surat tersebut menyatakan bahwa pejabat publik di Rusia pada tingkat federal dan lokal, termasuk anggota dewan Bank Rusia dan ketua perusahaan milik pemerintah, serta pasangan mereka dan anak-anak di bawah umur, tidak diizinkan memiliki cryptocurrency dan aset digital apa pun yang dikeluarkan di luar negara.
Surat tersebut mengacu pada undang-undang tentang aset digital yang mulai berlaku Januari ini. Undang-undang tersebut mencakup sejumlah amandemen terhadap hukum Rusia lainnya, termasuk yang melarang pejabat pemerintah membuka rekening di bank asing dan membeli instrumen keuangan dari negara asing. Sekarang daftar ini juga mencakup “aset digital yang diterbitkan sesuai dengan hukum asing dan mata uang kripto.”
Pejabat pemerintah sekarang harus melepaskan diri dari aset digital apa pun sebelum 1 April 2021.
Aturan untuk pengungkapan, bagaimanapun, belum seketat itu. Pejabat publik tidak harus melaporkan kepemilikan aset digital, bersama dengan jenis properti lainnya, dalam deklarasi antikorupsi mereka untuk tahun 2020, karena ini adalah tahun pertama ketika undang-undang baru diberlakukan.
Tidak jelas berapa banyak pejabat pemerintah di Rusia yang mungkin memiliki cryptocurrency, karena belum ada laporan publik tentang masalah tersebut.
