Sebuah koran lokal melaporkan bahwa Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan bersiap memperkenalkan pajak untuk aset digital, dengan tingkat yang diperkirakan akan mencapai 20 persen. Pengumuman ini dibuat selama pertemuan komite keuangan parlemen yang dipimpin oleh Menteri Hong Nam-Ki pada 17 th Juli.
Menurut Hong Nam-Ki, sistem pajak bertujuan untuk beradaptasi dengan tren pasar saat ini, termasuk aset virtual. Pemerintah akan mengerjakan kebijakan yang akan mencantumkan item yang dapat dikenai pajak dan jenis pajak apa yang akan dikenakan. Kebijakan perpajakan akan dibahas hingga kuartal berikutnya, dengan laporan akhir diharapkan akan disampaikan kepada legislatif pada bulan September tahun ini.
Legalitas dan Peraturan Kegiatan Kripto di Korea Selatan
Sebelumnya pada bulan Maret, badan legislatif Korea Selatan mengeluarkan dua amandemen yang memfasilitasi masuknya hukum para pedagang crypto ke dalam yurisdiksi setelah hampir dua tahun musyawarah. Ini juga akan sesuai dengan persyaratan hukum Korea Selatan, dengan alasan kuatnya peminat aset kripto yang telah dicatat dalam yurisdiksi.
Ini menempatkan kegiatan crypto dalam lingkup barang kena pajak sebagai Menteri Keuangan, yang juga merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri menyoroti bahwa mereka ingin mengenakan pajak di mana ada pendapatan. Mereka bermaksud membidik aktivitas penambangan crypto dan Initial Coin offerings (ICOs).
