China tetap jadi pasar kripto terbesar di Asia Timur untuk perputaran transaksi dan peringkat keempat dunia. Bahkan ini terjadi setelah pemerintahnya melarang habis-habisan penggunaannya di dalam negeri selama beberapa tahun terakhir.
Perusahaan riset Blockchain, Chainalysis melaporkan total transaksi di China mencapai lebih dari US$220 miliar (Rp 3.426 triliun) antara Juni 2021 dan Juli 2022. Jumlah itu melampaui para tetangganya yakni Korea Selatan dan Jepang dalam periode waktu yang sama.
Chainalysis juga mencatat wilayah administratif China, Hong Kong dan Makau menjadi peringkat kelima dan ketujuh sebagai pasar terbesar di Asia Timur untuk transaksi kripto.
Namun total transaksi China mengalami penurunan dari tahun lalu sebanyak 31%. Hal tersebut membuat pertumbuhan transaksi dari tahun ke tahun Asia Timur secara keseluruhan menjadi 4%, atau paling lambat di seluruh dunia.
Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah China berupaya menekan industri kripto. Pada 2013, mereka mulai menghentikan perdagangan cryptocurrency dan Mei 2021 melarang penambangan token digital.
Bulan November 2021 lalu, SCMP melaporkan presiden Xi Jinping membekukan sejumlah outlet berita yang berfokus memberitakan terkait kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Dia juga melarang lembaga keuangan dan fintech memberikan fasilitas untuk transaksi kripto apapun sejak Mei tahun lalu.
Bank sentral juga mengancam memberikan sanksi tegas untuk platform tegas penukaran kripto yang memfasilitasi transaksi warga China. Bank Sentral China menyebut kegiatan itu sebagai ilegal.
Namun selalu ada jalan untuk menghindari aturan keras pemerintah. Pendiri konsultan fintech Kapronasia, Zennon Kapron mengatakan para pedagang di negara itu menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Dia juga meyakini penambangan Bitcoin akan terus berlanjut
