Elemen kunci dalam pengembangan industri mata uang digital ialah interaksi erat antara keuangan tradisional dan regulator. Krisis COVID-19 menggiring banyak pengguna baru masuk ke dunia cryptocurrency demi melindungi tabungan mereka. Minat terhadap cryptocurrency terus tumbuh. Dari 17 negara yang di survei lebih suka berinvestasi dalam bitcoin (BTC) daripada saham, real estate atau emas.
Namun, apakah kartu bank/ATM diblokir karena pembelian mata uang kripto?
Ada nuansa yang tidak cukup diperhatikan. Pertumbuhan pengguna bitcoin disebabkan oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan dunia crypto. Ketakutan terkait dengan bank yang memblokir transaksi orang dari investasi crypto aktif.
Kepentingan negara
Ada dua kategori utama alasan yang dapat menyebabkan pemblokiran transaksi cryptocurrency. Ini adalah batasan berdasarkan regulator atau pengakuisisi.
Suatu negara dapat memberlakukan batasan atau larangan operasi crypto, konversi mata uang lokal, dan penyelesaian atau pembelian dalam mata uang asing.
Contoh paling mencolok dari bank yang memblokir operasi kripto karena pembatasan peraturan adalah di Argentina. Pada musim gugur 2019, pemerintah daerah pertama-tama menurunkan batas pembelian mata uang asing dari $ 10.000 menjadi $ 200 dolar Amerika Serikat per bulan.
Pemerintah Argentina kemudian memberlakukan larangan pembelian crypto dengan kartu bank , diikuti oleh pajak 30% untuk pembelian dalam mata uang asing. Akibatnya, tidak ada larangan resmi atas pembelian mata uang digital, tetapi bank lokal telah memblokir transaksi tersebut.
Dalam situasi lain, ketika pemblokiran hanya disebabkan oleh pembatasan penyelesaian dan pembelian dalam mata uang asing, ada jalan keluar: Anda dapat menggunakan layanan yang telah mengonfigurasi transaksi untuk membeli mata uang kripto dalam mata uang nasional.
Peringatan tentang perantara
Jika regulator, yang memperkenalkan pembatasan, biasanya berpikir tentang gambaran besar ekonomi negara, maka pihak pengakuisisi, sebagai perwakilan bisnis, mengurus keuntungan mereka sendiri. Lembaga keuangan ini mencoba untuk mencegah operasi yang kemungkinan akan ditentang sebagai penghapusbukuan yang melanggar hukum.
Oleh karena itu, pengakuisisi tidak menyukai transaksi kartu tanpa 3D Secure (konfirmasi transaksi melalui SMS atau pemberitahuan push dengan kode satu kali). Dalam hal ini, pengakuisisi meningkatkan biaya layanan dan membuat transaksi yang secara finansial tidak menguntungkan, atau sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab atas transaksi kepada penjual cryptocurrency.
