Beberapa pejabat publik Rusia harus mengungkapkan kepemilikan crypto mereka, sementara pejabat lainnya diwajibkan untuk tidak memiliki crypto pada 1 April, menurut undang-undang baru.

Rusia mengadopsi hukum cryptocurrency pada bulan Januari, tetapi undang-undang ini tidak memberikan jawaban langsung untuk beberapa pertanyaan, termasuk bagaimana pejabat lokal harus menangani kepemilikan crypto mereka. Setidaknya ada dua inisiatif hukum lain yang mewajibkan pejabat publik Rusia untuk menyatakan atau bahkan menghapus kepemilikan cryptocurrency mereka sepenuhnya pada tahun 2021.

Pada 10 Desember 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani keputusan yang mewajibkan beberapa pejabat publik untuk mengungkapkan kepemilikan crypto mereka sebelum 30 Juni. Keputusan tersebut diadopsi sebagai bagian dari undang-undang negara “Tentang Aset Keuangan Digital,” atau DFA, yang dibuat efektif pada 1 Januari.

Menurut keputusan tersebut, pejabat atau individu Rusia yang ingin memegang jabatan publik harus mengungkapkan aset digital mereka, serta milik pasangan dan anak-anak mereka. Undang-undang mengacu pada ruang lingkup umum dari badan resmi, berusaha untuk memastikan bahwa pemerintah mematuhi aturan deklarasi keuangan lokal  seperti warga negara biasa.

Tetapi ada juga peraturan lain yang melarang pejabat Rusia tertentu memiliki mata uang kripto apa pun, sejalan dengan langkah-langkah anti-korupsi negara itu. Pada 28 Desember 2020, Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Rusia menerbitkan surat informasi yang mengingatkan beberapa pejabat bahwa mereka berkewajiban untuk melikuidasi aset keuangan digital dan mata uang digital apa pun sebelum 1 April, terlepas dari negara penerbitnya.

Pembatasan ini secara khusus mengacu pada individu yang tercantum di Bagian 1 Pasal 2 Undang-Undang Federal Rusia dari 7 Mei 2013 No. 79-FL, yang melarang kategori orang tertentu untuk menyimpan dananya di luar negeri serta menggunakan instrumen keuangan asing. Daftar tersebut mencakup sejumlah besar posisi publik utama, termasuk mencalonkan diri dan posisi wakil di kantor publik, dewan direksi bank sentral Rusia, perusahaan publik yang dimiliki oleh Federasi Rusia, kepala https://news.cryptoizresearch.com/wp-content/uploads/2019/11/blog4.jpgistrasi distrik dan beberapa lainnya.

Dalam surat tersebut, kementerian menyebutkan bahwa kategori pejabat publik lainnya tidak tunduk pada pembatasan ini, meskipun mereka masih perlu mengungkapkan aset digital mereka sesuai dengan keputusan yang ditandatangani Putin.

Sementara otoritas Rusia terus memperkenalkan aturan baru terkait kripto untuk pejabat publik, tidak segera jelas bagaimana mereka akan memantau kepatuhan dari sudut pandang teknologi. Artem Grigoriev, kepala laboratorium penelitian di Asosiasi Cryptocurrency dan Blockchain Rusia, mengatakan :

“Masih belum ada undang-undang tentang peredaran cryptocurrency. Penulis inisiatif ini mungkin memiliki visi mereka sendiri tentang penerapan aturan ini. Latihan akan terlihat. “

Maria Stankevich, anggota Komite Rusia untuk Teknologi Blockchain dan Ekonomi Kripto, juga mempertanyakan kelayakan teknologi dan hukum untuk menerapkan aturan:

“Pembatasan bagi kelompok tertentu yang ingin memiliki mata uang digital sebenarnya merupakan langkah logis dalam upaya memberantas korupsi. […] Ini adalah sinyal yang jelas bagi semua pejabat bahwa pemerintah kini memiliki tuas lain untuk menunjukkan kekuatannya saat dibutuhkan. Namun, pertanyaan utamanya adalah bagaimana mereka akan memantaunya, karena tidak ada hukum atau proses seperti itu. ”