Peraturan baru dari pengawas Korea Selatan untuk melindungi aset pengguna di bursa kripto mulai berlaku sejak 19 Juli.

Peraturan baru yang banyak dibicarakan dari regulator keamanan keuangan Korea Selatan, yang dirancang untuk melindungi pengguna kripto, mulai berlaku pada 19 Juli.

Berjudul “Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual,” peraturan ini mewajibkan penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk mengambil beberapa langkah penting. Menurut pernyataan dari Komisi Layanan Keuangan (FSC) Korea Selatan pada 17 Juli, langkah-langkah tersebut termasuk:

• Asuransi Peretasan: VASP harus memiliki asuransi untuk melindungi aset kripto pengguna dari peretasan dan serangan jahat.
• Pisahkan Aset: Aset kripto pengguna harus dipisahkan dari aset bursa untuk mencegah pencampuran.
• Penyimpanan Aman: Simpanan pelanggan harus disimpan “dengan aman di bank.”

Selain itu, VASP harus:

• Cegah Pencucian Uang: Mempertahankan tingkat uji tuntas untuk mencegah pencucian uang dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada regulator.
• Pantau Aktivitas: Menjaga sistem pengawasan untuk memantau dan segera melaporkan aktivitas perdagangan mencurigakan kepada Badan Pengawas Keuangan (FSS).

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan berlaku mulai 19 Juli. Sumber: FSC

Baca juga Artikel : Korea Selatan Siap Bentuk Unit Investigasi Kripto

“Setelah penyelidikan oleh otoritas keuangan dan investigasi, mereka yang terbukti terlibat dalam aktivitas perdagangan yang tidak adil bisa dikenakan hukuman pidana atau denda tambahan,” tambahnya.

Kekhawatiran di antara bursa kripto Korea Selatan

Bursa kripto di Korea Selatan baru-baru ini mengungkapkan kekhawatiran bahwa aturan baru bisa membuat mereka harus menghapus banyak token sekaligus.

Pada 3 Juli, melaporkan bahwa 20 bursa kripto Korea Selatan akan meninjau total 1.333 mata uang kripto dalam enam bulan ke depan sebagai bagian dari undang-undang perlindungan pengguna kripto yang baru. Menurut Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), hal ini berarti “kemungkinan terjadinya penghapusan massal sekaligus tidak mungkin terjadi.”

Baca juga Artikel : Boom Crypto di Korea Selatan: Upbit dan Bithumb Rajai Pasar Lokal dengan Rekor Volume Perdagangan

Sementara itu, partai yang berkuasa di Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat, secara resmi mengusulkan penundaan penerapan pajak atas keuntungan perdagangan kripto.

Pada 12 Juli, partai tersebut mengajukan proposal dan mencatat bahwa sentimen saat ini terhadap aset kripto sedang memburuk. Mereka menyatakan bahwa mengenakan pajak secara cepat pada aset virtual “tidak disarankan saat ini.”

Sumber : cointelegraph