Teknologi blockchain awalnya di desain untuk mirip dengan arsiktektur Bitcoin. Salah satu kegunaan dari teknologi Blockchain adalah pemerintahan, dimana sistem terdistribusi memiliki sebuah potensi untuk merubah sektor publik.

Meskipun banyak sekali potensi keuntungan di bidang pemerintahaan, ada banyak alasan besar mengapa pemerintah harus mempertimbangkan pemanfaatan teknologi blockchain. Alasan ini termasuk peningkatan desentralisasi, integritas data, dan transparansi – bersama dengan peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional.

Ada banyak cara yang berbeda-beda untuk membangun blockchain, akan tetapi, sebagai sebuah sistem terdistribusi, semuanya memberikan sebuah tingkat desentralisasi. Ini dikarenakan jaringan blockchain dikelola oleh banyak sekali node komputer, yang bekerja secara harmonis untuk memverifikasi dan memvalidasi semua data.

Database Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan menjaga riwayat pemerintahan dengan sebuah cara yang menyulitkan semua orang untuk memanipulasi dan menyembunyikan informasi.

Jadi, blockchain dapat digunakan sebagai database transparan yang dapat menurunkan (atau meniadakan) kepercayaan di antara badan pemerintah dengan masyarakat.

Alasan lain untuk menggunakan blockchain di pemerintahan adalah untuk mengurangi biaya operasional dengan memaksimalkan efisiensi kinerja dari institusi-institusi nasional. Sistem blockchain dan kontrak cerdas dapat dipakai untuk otomasi tugas dan alur kerja, yang dapat secara signifikan mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan dalam ;proses birokrasi.

Meskipun secara jelas blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan integritas, transparansi dan efisiensi data, namun juga terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya dalam sektor publik.

Kekhawatiran atas privasi merupakan salah satu faktor keterbatasan, karena catatan yang ditambahkan ke dalam blockchain tetap ada permanen. Hal ini bertentangan dengan prosedur yang dipergunakan untuk dokumen tertutup, seperti penghapusan catatan kriminal.