Parlemen Uni Eropa telah menyetujui penggunaan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di wilayahnya, yang juga mencakup pengaturan terhadap aset kripto dan perusahaan kripto. Keputusan ini menjadi langkah signifikan dalam upaya untuk meningkatkan kontrol terhadap potensi penyalahgunaan aset digital dalam kegiatan ilegal.
Sebagaimana yang disepakati pada Kamis, 25 April 2023, UU baru ini tidak hanya mengenai aspek transaksi tunai dalam jumlah besar atau kegiatan seperti klub sepak bola, tetapi juga merambah ke ranah aset kripto yang semakin populer. Peraturan ini juga mencakup pembentukan otoritas anti pencucian uang yang berbasis di Frankfurt, Jerman, yang bertugas mengawasi penerapan kerangka kerja yang relevan.
Salah satu poin kunci dalam undang-undang baru ini adalah peningkatan langkah uji tuntas dan pemeriksaan identitas pelanggan. Entitas yang disebut wajib, termasuk bank, manajer aset, serta perusahaan dan agen kripto baik fisik maupun virtual, diharuskan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada Unit Intelijen Keuangan dan otoritas kompeten lainnya.
“Persyaratan baru ini menunjukkan komitmen Uni Eropa untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh wilayahnya. Namun, para pengamat kebijakan kripto di Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa persyaratan yang diberlakukan pada aset digital mungkin terlalu ketat,” kata seorang pengamat kebijakan kripto.
Kekhawatiran muncul terutama karena ketatnya persyaratan yang diberlakukan pada aset kripto dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan aset digital untuk tujuan kriminal, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa aturan yang terlalu ketat dapat memperlambat inovasi dan pertumbuhan industri kripto.
Sementara Uni Eropa memperketat regulasi terhadap aset kripto, langkah-langkah ini juga mencerminkan dorongan global untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam ekosistem kripto. Ini menunjukkan bahwa kendati mengakui potensi inovatif dan pertumbuhan dalam aset digital, pemerintah di seluruh dunia tetap berkomitmen untuk mengontrol dan mengawasi sektor ini dengan ketat demi kepentingan keamanan dan ketertiban keuangan global.
