Perusahaan pertambangan kripto yang dimiliki China, MineOne, diduga mungkin mengambil tindakan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat (AS).
Presiden AS, Joe Biden, mengeluarkan perintah pada Senin, 13 Mei 2024, yang memaksa perusahaan penambang kripto yang didukung China untuk menjual tanah di dekat pangkalan rudal nuklir di Wyoming. Langkah ini diambil dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
Mengutip CNBC, ditulis Rabu (15/5/2024), perusahaan MineOne mengakuisisi real estate tersebut pada Juni 2022, dan menempatkan operasinya dalam jarak satu mil dari Pangkalan Udara Francis E. Warren, sebuah pangkalan rudal strategis, menurut Gedung Putih.
Dalam perintah presiden tersebut disebutkan bahwa situs perusahaan berisi “peralatan khusus dan bersumber dari luar negeri yang berpotensi mampu memfasilitasi kegiatan pengawasan dan spionase”.
Biden menuturkan, ada bukti yang dapat dipercaya untuk meyakini bahwa perusahaan penambang kripto tersebut, yang terdaftar di British Virgin Islands dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara China, mungkin mengambil tindakan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
MineOne diperintahkan untuk melakukan divestasi tanah tersebut dalam 120 hari ke depan dan memindahkan peralatan tertentu dari properti tersebut. Adapun perusahaan itu tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.
Perintah terbaru yang ditujukan pada MineOne dibuat setelah adanya penyelidikan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), sebuah badan pemerintah yang diketuai oleh Departemen Keuangan AS yang menyelidiki kesepakatan perusahaan terkait masalah keamanan nasional.
Undang-Undang 2018 memberi CFIUS wewenang untuk meninjau transaksi properti di dekat fasilitas sensitif di AS, termasuk Pangkalan Udara Francis E. Warren.
Pada September lalu, Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang menginstruksikan komite tersebut untuk mempertimbangkan lebih banyak faktor risiko keamanan nasional dalam penilaian mereka. Badan itu juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap TikTok.
