Meta Platforms, perusahaan induk Facebook, menghadapi gugatan dari miliarder tambang Australia, Andrew Forrest, terkait iklan di Facebook yang menggunakan gambar palsu untuk mempromosikan skema penipuan kripto.
Seorang hakim di Amerika Serikat telah menolak permohonan Meta untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Forrest. Hakim Distrik California, Casey Pitts, dalam putusannya pada 17 Juni lalu, mengatakan bahwa Forrest memiliki dasar hukum untuk mengajukan kembali gugatannya dan menyediakan bukti adanya kelalaian Meta dalam menghentikan iklan penipuan tersebut.
Mengutip Coinmarketcap, Jumat (21/6/2024), Forrest menuduh Meta tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah penyebaran iklan penipuan yang menggunakan namanya dan fotonya tanpa izin untuk mempromosikan investasi kripto yang menipu.
Di sisi lain, Meta berargumen bahwa mereka dilindungi oleh Pasal 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi, yang memberikan kekebalan kepada penyedia layanan internet dari tanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna pihak ketiga. Undang-undang ini menyatakan bahwa “penyedia layanan komputer interaktif tidak akan diperlakukan sebagai penerbit atau pembicara informasi apa pun yang disediakan oleh penyedia konten informasi lain.”
Namun, Hakim Pitts menyatakan bahwa Meta belum dapat membuktikan bahwa Pasal 230 memberikan pembelaan kuat terhadap semua tuduhan yang diajukan oleh Forrest. Ini menandai pertama kalinya di pengadilan perdata AS bahwa sebuah perusahaan media sosial tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekebalan Pasal 230 sebagai pembelaan terhadap tanggung jawab perdata terkait praktik periklanannya.
Forrest menyambut baik keputusan ini, menyatakan bahwa ini adalah langkah penting menuju tanggung jawab perusahaan media sosial atas iklan yang muncul di platform mereka. “Keputusan ini berarti kami dapat membuktikan di pengadilan bahwa Facebook dapat dan harus mencegah penayangan iklan palsu di situsnya sambil menolak untuk mengambil tanggung jawab apa pun,” kata Forrest kepada The Australian.
Keputusan ini juga memberikan dorongan bagi individu dan kelompok lain yang mungkin telah dirugikan oleh iklan penipuan serupa untuk menuntut tanggung jawab perusahaan media sosial dalam memonitor dan mengendalikan konten yang dipromosikan di platform mereka.
