Warta Ekonomi.co.id, Jakarta
Pemerintah India kini tengah dalam dilema berkaitan dengan penyikapannya atas perkembangan teknologi blockchain berikut dengan penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) di wilayahnya.
Di satu pihak ada tekanan cukup massif di masyarakat mengenai perlindungan atas potensi terjadinya penipuan dan praktik pencucian uang serta upaya penghindaran pajak melalui penggunaan cryptocurrency. Atas desakan tersebut, Bank Sentral India (Reserve Bank of India) pun mengajukan surat keterangan pada Mahkamah Agung (MA) setempat yang menyatakan bahwa pemakaian Bitcoin dan cryptocurrency merupakan tindakan ilegal dan tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di bawah konstitusi India.
Namun demikian, pihak otoritas juga memahami bahwa blockchain dan cryptocurrency merupakan bentuk baru dari perkembangan teknologi yang tidak bisa lagi dielakkan lagi penggunaannya di tengah masyarakat sehari-hari.
Baca Juga: Susul AS, Pasar Modal Thailand Mulai Adopsi Teknologi Blockchain
Atas dasar itu, sebagaimana dilansir financialexpress.com beberapa waktu lalu, Institut Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbankan (Institute for Development and Research in Banking Technology/IDRBT) India baru saja menerbitkan rancangan (blueprint) penerapan blockchain untuk perbankan di negaranya. Langkah ini ditempuh untuk memperjelas arah regulasi pemerintah terhadap penerapan blockchain di India.
Setidaknya, blueprint ini diharapkan dapat dianggap sebagai niat baik pemerintah dalam memperluas implementasi blockchain di sejumlah sektor. Dalam rancangan itu dimuat juga soal peta jalan (roadmap) guna membentuk mekanisme pengawasan terhadap ekosistem blockchain. Diharapkan melalui roadmap itu pemerintah dapat lebih membuka peluang pengadopsian teknologi blockchain secara lebih massif di India.
Dengan adanya upaya penerbitan blueprint itu pula, diharapkan dapat ‘merayu’ ulang para pengembang, penyedia layanan dan organisasi lain di industri blockchain lokal India yang sudah kepalang hengkang atau proses pindah ke negara lain yang dianggap memiliki regulasi yang lebih ‘ramah’ terhadap perkembangan blockchain.
Beberapa negara yang dituju diantaranya Thailand, Estonia dan juga Swiss. Tak hanya perusahaan, talenta-talenta lokal dan kekuatan permodalan di industri blockchain India juga kabarnya turut pergi dari negara tersebut.
Pemerintah India tak ingin gelombang emigrasi ini mengulang pengalaman dulu saat talenta-talenta industri teknologi India memilih hijrah ke Silicon Valley, Amerika Serikat, lantaran merasa tak didukung oleh negaranya sendiri.
“Namun bagaimana pun harus disadari juga bahwa sektor perbankan dan keuangan lain sangat rentan terhadap berbagai serangan siber. Ini berhubungan dengan semakin meningkatnya kecanggihan teknologi, termasuk penggunaan ponsel secara massif di masyarakat, pemakaian Internet of Things (IoT) dan juga ancaman keamanan informasi lintas negara. Harus dipahami juga bahwa pemerintah juga harus berhati-hati dalam hal itu,” ujar Mantan Wakil Gubernur Bank Sentral India, R Gandhi, dalam laporan tersebut.
