Kongres AS telah meloloskan undang-undang kripto mandiri pertamanya, yang bertujuan untuk membatalkan peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang kontroversial mengenai aset kripto. Langkah ini menandai momen penting dalam regulasi kripto di AS, dengan tujuan memperjelas dan menyeimbangkan kebijakan yang dianggap menghambat inovasi.
Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (21/5/2024), Presiden Joe Biden mengancam akan memveto keputusan ini, dengan alasan kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan dan ketidakpastian pasar. Meskipun demikian, pengesahan undang-undang ini menunjukkan adanya dukungan kuat dari Kongres untuk meninjau kembali regulasi yang dianggap merugikan industri kripto.
Senator AS Cynthia Lummis (R-WY) mengumumkan di platform media sosial X pada Kamis bahwa Senat telah mengesahkan Undang-Undang Tinjauan Kongres (CRA) yang membatalkan aturan sebelumnya milik SEC, yaitu SAB 121. “Ini adalah kemenangan signifikan bagi inovasi keuangan dan teguran yang jelas terhadap cara pemerintahan Biden dan SEC,” kata Lummis, mengkritik Ketua SEC Gary Gensler yang dianggap telah menganiaya kripto dengan kebijakannya.
Lummis menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya Kongres meloloskan undang-undang kripto yang berdiri sendiri, dan mengindikasikan bahwa upaya lebih lanjut akan dilakukan untuk mengatur industri ini secara lebih adil dan mendukung pertumbuhan inovasi.
CRA adalah undang-undang yang memungkinkan Kongres meninjau dan berpotensi membatalkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga federal. Sementara itu, SAB 121 mengamanatkan entitas yang memegang aset kripto untuk pengguna agar mencatatnya sebagai liabilitas dan aset terkait dengan nilai wajar di neraca mereka. Aturan ini dianggap memberatkan oleh banyak pelaku industri kripto, karena menambah beban administrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dengan pembatalan SAB 121 melalui CRA, Kongres mengirimkan pesan bahwa regulasi kripto harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan investor dan mendorong inovasi. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan proaktif terhadap teknologi blockchain dan aset digital di masa depan.
