Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) sedang mengkaji ulang aturan main aset kripto di negara itu, dengan kemungkinan melonggarkan regulasi dan menurunkan pajak atas keuntungan modal. Tapi, dinamika politik terkait pemilu bisa menghambat rencana ini.
Kandidat baru dari Partai Demokrat Liberal (LDP) belum banyak bicara soal kripto, bikin para pelaku industri merasa agak kecewa.
Menurut laporan Bloomberg pada 30 September, FSA Jepang akan mengkaji ulang aturan tentang aset kripto, terutama Undang-Undang Layanan Pembayaran. Fokusnya adalah untuk memutuskan apakah kripto tetap dianggap sebagai alat pembayaran atau diubah menjadi aset investasi. Seorang pejabat anonim menyebutkan bahwa di Jepang, kripto lebih banyak digunakan sebagai alat investasi, yang bisa memicu perubahan besar dalam aturan hukumnya.
Sepanjang 2024, perdagangan kripto di Jepang terus mengalami pemulihan, dan beberapa langkah tambahan bisa membantu mempercepat tren ini. Perubahan yang paling menarik adalah rencana penurunan pajak dari 55% ke 20%, mirip dengan pajak saham. Selain itu, FSA juga membahas soal peningkatan perlindungan konsumen, sementara pelaku bisnis mendesak aturan yang lebih longgar.
Tuntutan dari para pemimpin bisnis tampaknya akan sangat mempengaruhi keputusan FSA. Beberapa perusahaan besar, termasuk bank terbesar Jepang, sudah mengembangkan stablecoin sejak 2023. Mereka bukan satu-satunya, karena tahun ini Sony juga menarik perhatian dengan mengakuisisi sebuah bursa kripto.
Jika raksasa-raksasa korporat Jepang mendukung pelonggaran regulasi, besar kemungkinan FSA akan mempertimbangkan langkah tersebut.
Baca juga : Dampak Geopolitik Iran dan Pembukaan Pasar Jepang: Apa yang Harus Diketahui Investor Kripto?
Goncangan Pemilihan di Jepang
Salah satu komplikasi utama dalam kajian FSA adalah pemilu yang akan datang di Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida tidak bisa mencalonkan diri lagi, dan penggantinya yang dipilih secara mengejutkan oleh konstituennya adalah Shigeru Ishiba.
Meski Ishiba telah mendukung kelanjutan kebijakan ekonomi yang ada, pemilihannya datang setelah beberapa perselisihan besar dengan partainya sendiri, LDP. Hal ini bisa menciptakan ketidakpastian soal kebijakan terkait aset kripto ke depannya.
“Kalau kripto bisa milih, kami pasti dukung Takaichi. Dia mau lanjutkan ‘Abenomics,’ yang artinya lebih banyak pencetakan uang dan toleransi terhadap yen lemah,” kata Arthur Hayes, seorang pengusaha kripto terkemuka.
Salah satu langkah pertama yang diambil Ishiba setelah dipilih sebagai pengganti Kishida adalah mengumumkan pemilihan dadakan. Sebagai Presiden LDP dan calon PM baru, Ishiba berencana membubarkan majelis rendah Parlemen dan menggelar pemilu pada 27 Oktober. Sementara Kishida dikenal mendukung Web3, Ishiba belum banyak bicara soal kebijakan kripto.
Menurut Bloomberg, seorang pejabat FSA mengatakan belum ada batas waktu pasti untuk survei regulasi ini, tapi kemungkinan akan berlangsung hingga musim dingin. Artinya, survei ini akan berjalan di tengah pemilu, dan pasar saham Jepang sudah menunjukkan ketidakstabilan sejak Ishiba menjadi pemimpin LDP.
Meskipun ada peluang besar dari studi FSA ini, masa depan cerah untuk aset kripto belum dijamin. Jika Ishiba kalah atau menghentikan kebijakan pro-kripto dari pendahulunya, beberapa kesempatan untuk kebijakan yang lebih ramah kripto bisa hilang. Namun, karena survei FSA baru saja dimulai, masih terlalu dini untuk membuat prediksi konkret.
Baca juga : Pajak Kripto Jepang Bakal Turun: Apa Artinya Buat Investor?
