Pemerintah Indonesia secara resmi memulai peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Langkah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024, yang berlaku efektif mulai 10 Januari 2025.
Perubahan Tugas Pengaturan dan Pengawasan
Berdasarkan pasal 2 dalam PP tersebut, tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital kini dialihkan ke dua lembaga utama:
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bertanggung jawab atas pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan berbasis efek di pasar modal.
- Bank Indonesia (BI): Mengawasi instrumen derivatif keuangan di pasar uang dan valuta asing.
Langkah ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan penawaran, perdagangan, penyelesaian transaksi, serta infrastruktur pendukung aset keuangan digital.
Penyesuaian Kebijakan untuk Industri Aset Kripto
Dengan pengalihan ini, seluruh aktivitas yang melibatkan aset kripto harus mematuhi ketentuan baru yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini mencakup persyaratan teknis dan operasional yang akan memastikan perlindungan konsumen dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan aset digital.
Pengawasan langsung oleh OJK diharapkan dapat memberikan kerangka regulasi yang lebih kuat, mendukung inovasi dalam sektor keuangan digital, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul di pasar aset kripto.
Tujuan Peralihan
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan sektor keuangan digital di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Peralihan pengawasan juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan kredibel di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto.
Dampak bagi Industri
Pemain industri, termasuk pelaku perdagangan aset kripto dan pengguna, perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Perubahan ini diprediksi akan menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pelaku pasar, sekaligus meningkatkan daya saing sektor kripto Indonesia di tingkat global.
Dengan regulasi yang lebih terpadu, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi aset kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan masa depan.
