Turki sedang merancang undang-undang kripto baru yang diusulkan oleh Ketua Kelompok partai berkuasa (Partai AK) Abdullah Güler pada 16 Mei 2024. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pasar mata uang kripto sesuai dengan standar internasional dan melindungi konsumen serta menjaga integritas pasar.
Dilansir dari Yahoo Finance, Senin (20/5/2024), undang-undang yang diusulkan mencakup berbagai aspek industri kripto, termasuk penyedia layanan aset virtual (VASP), platform perdagangan, penyimpanan aset, dan transaksi yang dilakukan oleh penduduk Turki.
Ketentuan Utama dalam RUU Kripto Turki
Turki berencana untuk menerapkan rancangan peraturan kripto yang memprioritaskan perlindungan konsumen dan standar global. Berikut adalah beberapa poin utama dari rancangan tersebut:
- Lisensi dan Pendaftaran: Semua penyedia layanan mata uang kripto yang beroperasi di Turki diwajibkan untuk mendapatkan lisensi dan mendaftar ke Dewan Pasar Modal (CMB), regulator keuangan negara. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya entitas yang memenuhi syarat dan standar yang ketat yang dapat beroperasi di pasar kripto Turki.
- Perlindungan Konsumen: RUU tersebut memberikan wewenang yang lebih luas kepada CMB untuk melindungi aset konsumen yang dimiliki oleh penyedia layanan kripto. Ini penting mengingat Turki telah menjadi salah satu pasar mata uang kripto terbesar dan terus berkembang.
- Penegakan Hukum: Untuk memastikan kepatuhan dan pengumpulan pendapatan yang efektif, CMB dan Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turkiye (TUBITAK) diberi tugas untuk melakukan penegakan hukum. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik penipuan dan melindungi kepentingan konsumen serta integritas pasar.
- Larangan terhadap Broker Asing: Rancangan undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya mengembangkan ekosistem yang diatur secara lokal dengan melarang broker kripto asing beroperasi di Turki tanpa memperoleh lisensi yang diperlukan dan mematuhi peraturan yang diusulkan. Ini bertujuan untuk melindungi pasar domestik dari intervensi asing yang tidak diatur.
Langkah ini diambil setelah pemerintah Turki mengumumkan hampir selesainya kerangka peraturan kripto yang dirancang untuk mematuhi standar Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada Januari 2024. Dengan peraturan ini, Turki berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi para pelaku industri kripto dan investor di negara tersebut.
