Mesir tampaknya melonggarkan atau mencabut pembatasannya pada cryptocurrency.

Sebuah sumber yang berbicara dengan Kantor Berita di Timur Tengah menggambarkan RUU yang diusulkan untuk melarang pembuatan, perdagangan, atau promosi cryptocurrency tanpa lisensi. Sebelumnya  Mesir melarang semua cryptocurrency di bawah hukum Islam.

Shawki Allam, Mufti Besar Mesir saat ini, mengeluarkan larangan itu pada awal 2018 , yang menyatakan teknologi itu dapat merusak sistem hukum melalui penggelapan pajak, pencucian uang, dan kegiatan penipuan lainnya. Mufti Besar juga prihatin dengan volatilitas dan penipuan crypto.

Namun, ketika pasar telah berkembang dan negara – negara tetangga  mulai mengeksplorasi teknologi , pemerintah melunakkan pendiriannya.

RUU tersebut, menurut Independent Mesir , akan memberikan dewan direksi Bank Sentral Mesir (CBE) hak untuk mengatur mata uang digital dan memerlukan, beberapa lisensi yang berpotensi mahal untuk melakukan bisnis.

Laporan itu berbunyi:

Undang-undang yang baru memberikan otoritas hukum untuk otentikasi elektronik transaksi bank, perintah pembayaran elektronik, dan perintah transfer serta untuk penyelesaian elektronik cek dan penerbitan dan sirkulasi cek elektronik dan pesanan diskon elektronik, dengan ketentuan bahwa Direksi CBE mengeluarkan peraturan dan prosedur yang mengatur semua tindakan yang disebutkan di atas.

Mesir telah membahas legalisasi cryptocurrency selama bertahun-tahun sebelum langkah ini. Draf RUU belum tersedia untuk dibaca publik.