Cryptocurrency Sebagai Alternatif Alat Pembayaran di Era Digital

Dalam era digital saat ini, cryptocurrency menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Meskipun relatif baru, minat terhadap cryptocurrency terus meningkat, terutama di media sosial. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah cryptocurrency bisa dijadikan alat pembayaran yang sah, terutama di Indonesia?

Fungsi Cryptocurrency:

• Alat Pembayaran: Beberapa negara dan platform e-commerce mulai menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Ini memungkinkan transaksi di restoran, hotel, dan sektor lainnya.
• Investasi: Seperti investasi pada umumnya, permintaan yang tinggi akan meningkatkan nilai cryptocurrency.
• Mining: Proses validasi transaksi melalui pemecahan teka-teki kriptografi untuk mencatat transaksi dalam blockchain.

Meskipun memiliki potensi besar, cryptocurrency juga memiliki kelebihan dan kekurangan:

Kelebihan:

• Universal: Cryptocurrency dikenal dan digunakan secara global tanpa persyaratan khusus.
• Transaksi Cepat: Transaksi cryptocurrency biasanya memerlukan waktu beberapa menit, jauh lebih cepat dibandingkan transfer bank internasional.
• Transparansi: Setiap transaksi dapat dilihat dan diverifikasi oleh semua pemegang cryptocurrency.

Kekurangan:

• Rawan Kejahatan: Karena anonimitasnya, cryptocurrency kerap dimanfaatkan untuk transaksi ilegal.
• Kontroversi Hukum: Beberapa negara, termasuk Indonesia, masih meragukan legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran.

Di Indonesia, hukum mengenai cryptocurrency masih dalam tahap klarifikasi. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia, cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang resmi dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai komoditas berdasarkan regulasi dari Bappebti.

Kesimpulan

Meskipun cryptocurrency memiliki potensi sebagai alat pembayaran alternatif di era digital, namun di Indonesia, legalitasnya masih menjadi perdebatan. Sementara itu, keberadaannya sebagai investasi dan komoditas terus mendapat perhatian. Bagi mereka yang berminat, penting untuk memahami risiko dan kebijakan hukum yang berlaku.

Sumber:

• Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
• Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) no.5 tahun 2019.
• Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 dan No.18/40/PBI/2016.